contoh MoU untuk semua usaha

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)

 ANTARA

......................................

dengan

......................................



Pada hari ini ___, tanggal___ bulan ___ tahun ___ (_,_,_)bertempat di ___, yang bertanda-tangan di bawah ini :
1. Nama         ___
    Nama PT   ___
    Jabatan     ___
    Alamat       ___, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT___
    selanjutnya disebut sebagai  PIHAK PERTAMA.  
 

contoh MoU

Contoh MoU Kerjasama

Nomor:....................

Pada hari ini.......... tanggal..... bulan......tahun......, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Pihak Pertama
Nama: SACA MAHARDIKA
Perusahaan: CV RAKSATINJA
Jabatan: Direktur
Alamat: Jl. Logodor Indah No 23 Bandung

Berdasarkan surat keputusan Nomor: 42/UHC/IX/2016 tanggal 2 Desember 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai pihak pertama.

2. Pihak Kedua
Nama: JULA PERSIK
Perusahaan: META ENTERTAINMENT
Jabatan: Pimpinan Produksi
Alamat: Jl. Naroong No 12 Bandung

Yang selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama akan menyiapkan 3 set alat gamelan yang selanjutnya dapat digunakan oleh pihak kedua dalam kegiatan produksi  pembuatan film "Meta Art"
2 Pihak kedua berkewajiban menghibahkan 3 set gamelan tersebut kepada dinas pendidikan dan kebudayaan setelah kegiatan produksi berakhir.
3. Pihak kedua juga wajib menyertakan nama perusahaan pihak pertama pada ending film dan dalam segala bentuk promosi "Meta Art".

Bandung, Tanggal Dua Belas, Bulan Desember, Tahun Dua Ribu Enam Belas


Pihak Pertama                                    Pihak Kedua

TEORI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (PENAL POLICY)
 
Pengertian Kebijakan Hukum Pidana
               Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).[1]

PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT)

PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT)
Oleh : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H

    Penegakan Hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun me¬lalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian seng¬keta lainnya (alternative desputes or conflicts resolu¬tion). Bah¬kan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiat¬an pe¬ne-gakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang di¬mak¬sudkan agar hukum sebagai perangkat kaedah norma¬tif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam se¬gala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-be¬nar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mesti¬nya. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu me¬nyang¬kut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau pe¬nyimpangan terhadap peraturan perundang-undang¬an, khu¬susnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradil¬an pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, ke¬jak¬saan, advokat atau pengacara, dan badan-badan per-adilan.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM KERANGKA HUKUM YANG BERKEADILAN BERDASARKAN KULTUR HUKUM INDONESIA

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM KERANGKA HUKUM YANG BERKEADILAN BERDASARKAN KULTUR HUKUM INDONESIA
Pendahuluan
                             
Penegakan hukum pidana akhir-akhir ini menyisakan tanda tanya besar dari berbagai kalangan masyarakat termasuk pelaku, hal ini disebabkan karena adanya disparitas yang sangat mencolok dalam penerapan hukum pidana melalui lembaga peradilan, baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan maupun dalam tahap eksekusi.
Beberapa kasus yang dirasakan janggal adalah kasus-kasus pencurian yang secara ekonomis tidak memiliki nilai sama sekali dan berbanding terbalik dengan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, misalnya kasus pencurian tiga buah kakau  kasus pencurian kapuk seharga puluhan ribu rupiah atau kasus pencurian satu buah semangka yang terancam hukuman 5 (lima) tahun Penjara. 
PEMBAHARUAN SISTEM PENEGAKAN HUKUM
DENGAN PENDEKATAN RELIGIUS DALAM KONTEKS
SISKUMNAS DAN BANGKUMNAS*)
Oleh :
Barda Nawawi Arief
A. Pengertian Sistem Penegakan Hukum (Sistem Peradilan)
Sistem peradilan pada hakikatnya identik  dengan  sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya juga merupakan “kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum”. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana” (dikenal dengan istilah SPP atau Criminal Justice System/CJS) pada hakikatnya merupakan ”sistem penegakan hukum pidana” (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan “Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana” (SKK-HP).
Sistem peradilan sering diartikan secara sempit sebagai “sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan  atas nama negara atau sebagai suatu mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa” (lihat catatan kaki)[1]. Pengertian demikian menurut saya merupakan pengertian dalam arti sempit, karena hanya melihat dari aspek struktural (yaitu “system of courts” sebagai suatu institusi) dan hanya melihat dari aspek kekuasaan mengadili/menyelesaikan perkara (administer justice/a mechanism for the resolution of disputes).